Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR mengunjungi Kantor Walikota Tarakan di Provinsi Kaltara, Rabu (4/10/2023). Foto: Jaka/nr

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong agar Pemerintah Daerah Kaltara terus berbenah dan tanggap dalam menyiapkan peningkatan SDM yang berkualitas dan unggul. Pembangunan SDM menjadi kerja besar tidak saja oleh pemerintah pusat, namun bersama pemerintah daerah.

“Agar akselerasi pembangunan SDM meningkat, menurut saya dibutuhkan pembenahan terhadap seluruh aspek serta perencanaan kerja yang lengkap dan matang, serta didukung penganggaran dan penyerapan yang baik. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan vocasional serta penguatan/revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjadi ujung tombak dalam menghasilkan SDM yang kompeten serta mencetak wirausaha baru,” ujar Kurniasih saat memimpin Tim Kunker Komisi IX DPR mengunjungi Kantor Walikota Tarakan di Provinsi Kaltara, Rabu (4/10/2023).

Politisi F-PKS ini juga mengapresiasi, atas capaian Kalimantan Utara yang telah berhasil meraih penghargaan sebagai terbaik I Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) ‘Urusan Ketenagakerjaan Kategori Kecil’. Ia berharap kedua capaian ini menjadi penyemangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Utara. Adapun Komisi IX DPR RI sangat mendukung program pembangunan ketenagakerjaan melalui pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Kalimantan Utara. 

"Hal ini selaras dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” jelas Kurniasih.
 

Selain itu, Legislator Dapil Jakarta II ini juga mendorong, agar pemerintah terus meningkatkan perlindungan sosial terhadap pekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan dalam lingkup nasional sudah mengalami banyak kemajuan terutama di tingkat kebijakan.

”Kami berharap, semoga dengan lahirnya produk perundang-undangan diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan daerah yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, pembangunan kependudukan, serta pembangunan ekonomi berbasis program-program ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara,” terang Kurniasih. (jka/aha)